BADAN KEUANGAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Rapat Banggar KUPA PAPS TA 2019/2020
3 August 2019 Ditulis Oleh : bakeudaprovkalsel

 

Rapat Banggar KUPA - PAPS TA 2019/2020

 

Rapat banggar terkait rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran (TA) 2019 dan PPAS APBD TA 2020 bertempat di gedung DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (1/8), dipimpin langsung Ketua tim TAPD Sekretaris Daerah serta Ketua Banggar.

 

Struktur APBD perubahan 2019 yaitu menyampaikan perubahan dari sisi pendapatan serta perubahan belanja tidak langsung, sedangkan arah dan kebijakan belanja langsung dalam rancangan KUPA. Selanjutnya Rancangan PPAS Perubahan APBD Provinsi Kalsel TA 2019 disampaikan oleh jajaran Bappeda, yaitu :

 

  1. Pendapatan
  • Semula (Murni) Rp 6.966.945.852.547,-

bertambah Rp 130.152.986.468,-

Jumlah setelah perubahan = Rp7.097.098.839.015,-

  • Dengan rincian:
  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar Rp1.523.873.668,-(0,04%) dari Anggaran murni Rp 3.647.605.585.547,- menjadi Rp 3.649.129.459.215,- (perubahan disebabkan adanya kenaikan retribusi daerah sebesar Rp 7.532.296.000,00, kenaikan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 22,701.577.668,00 dan adanya rasionalisasi pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari penerimaan dividen Bank kalsel RP 28.710.000.000,00)
  2. Dana Perimbangan bertambah sebesar Rp114.535.612.800,- (3.55%) dari Anggaran murni Rp 3.224.821.878,- menjadi Rp 3.339.357.490.800,- (perubahan disebabkan adanya penambahan perhitungan kurang salur sesuai PMK walaupun nantinya akan diperhitungkan juga lebih salurnya secara bertahap.)
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp 14.093.500.000,- (14,91%) dari Anggaran Murni sebesar Rp 94.518.389.000,- menjadi 108.611.889.000,- (perubahan disebabkan rasionalisasi penerimaan dari jasa alur dan pendapatan dari IPDMIP

 

  1. Belanja
  • Semula (Murni) Rp 7.031.945.852.547,-

Bertambah Rp 555.452.625.543,-

Jumlah setelah perubahan =Rp 7.587.398.478.090,-

  • Dengan rincian perubahan khusus untuk belanja tidak langsung adalah sebagai berikut:
  1. Belanja Pegawai yang semula dianggarkan pada  APBD Murni sebesar Rp 1.490.114.123.893,- turun sebesar Rp 45.865.894.242 (3,08%) menjadi Rp 1.444.248.229.469,- pada Perubahan 2019.
  2. Belanja Hibah tidak ada perubahan sama dengan Anggaran murni sebesar Rp 691.451.387.000,-
  3. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten dan Kota terdapat kenaikan sebesar Rp 312,656.374.742,- (24,02%) dari anggaran semula sebesar Rp1.301.877.434.000, – menjadi Rp1.614.533.808.742,-
  4. Belanja Tidak Terduga yang semula dianggarkan sebesar Rp 6.000.000.000,- naik menjadi Rp 8.000.000.000,- (33,33%) menjadi Rp 8.000.000.000,-

 

  1. Pembiayaan
  • Penerimaan Pembiayaan (Murni) Rp 65.000.000.000,-

                  Selisih lebih Rp 575.299.639.075,-

Jumlah setelah perubahan Rp 640.299.639.075,-

Terdiri dari silpa sebesar Rp 640.299.639.075 naik sebesar Rp 575.299.639.075 (885,08%) dari murni Rp 65.000.000,-

  • Pengeluaran Pembiayaan (MURNI) bertambah Rp150.000.000.000,-

Jumlah setelah perubahan Rp150.000.000.000, dikarenakan adanya pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang saat ini Perdanya dalam proses akhir.

 

Adapun dari segi pendapatan dan belanja tidak langsung dalam rancangan KUA dan  rancangan PPAS APBD Provinsi Kalsel TA 2020 yaitu:

  1. Pendapatan sebesar Rp6.937.906.643.572,-Terdiri dari PAD sebesar Rp 3.706.299.987.572,00 (1,61%) (Rp 58.694.402.025,00) dari anggaran 2019 Rp 3.647.605.585.547,- kenaikan ini berasal dari kenaikan pajak daerah sebesar Rp 124.533.360.000,00, pendapatan retribusi sebesar Rp 5.873.923.000,00, adanya reasionalisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari penerimaan dividen BUMD turun sebesar Rp 14.791.352.0009,00 dan lainnya PAD yang sah turun sebesar Rp 56.921.528.975,00 dari penerimaan denda pajak.
  2. Dana Perimbangan sebesar Rp 3.103.091.167.000 turun (3,77%) Rp 121.730.711.000,00 dari anggaran 2019 sebesar Rp 3.224.821.878,00 hal ini disebabkan belum dianggarkan penerimaan dari DAK tahun 2020, sedangkan tahun 2019 DAK yang sudah dianggarkan sebesar Rp 406.757.181.000,00
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 128.515.489.000,00 (35,97%) ( Rp.33.997.100.000,00) dari anggaran 2019 sebesar Rp 94.518.389.000,00 kenaikan tersebut berasal dari penerimaan hibah sebesar Rp 4.850.100.000,00 dan penerimaan dari IPDMIP sebesar Rp 29.147.000.000,00
  4. Belanja Sebesar Rp 7.287.906.643.572,- dan khusus untuk Belanja tidak langsung sebesar Rp 4.106.544.934.440,-:
  • Belanja pegawai naik sebesar Rp 261.774.695.347,- karena adanya rencana kenaikan TPP sesuai beban kerja yang direkomendasikan oleh KPK pada tahun 2020
  • Belanja hibah naik sebesar Rp 194.008.636.000,- dalam rangka mengakomodir dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020
  • Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota naik sebesar Rp 159.182.663.200,- yang perhitungannya berdasarkan jumlah persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  • Untuk belanja bantuan keuangan kepada parpol dan belanja tidak terduga sama dengan tahun 2019 Sebesar Rp 2.135.995.000,- dan sebesar Rp.6.000.000.000

      4. Pembiayaan

  • Penerimaan pembiayaan Rp 350.000.000.000,-Terdiri dari Rp SiLPA yang diperkirakan sebesar Rp 200.000.000.000,- dan pencairan dana cadangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubenur tahun 2020 sebesar Rp150.000.000.000,00
  • Pengeluaran pembiayaan Rp 0,-Dengan demikian terdapat selisih pembiayaan (Pembiayaan Netto) sebesar Rp 350.000.000.000,- yang digunakan untuk menutupi defisit. Dari hasil pembahasan telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Banggar dan TAPD) terhadap APBD Perubahan 2019 dinyatakan akan ditetapkan pengesahannya yang akan direncanakan pada tanggal 5 Agustus 2019 (kalselpos.com)

 

Salah satu agenda dalam rapat anggaran itu adalah menelaah ulang satu-persatu pagu anggaran dan perbandingannya terhadap sisi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian melihat pergeseran anggaran berdasarkan program prioritas dan kebutuhan pelayanan masyarakat serta serapan anggaran per tiap semester pertama tahun ini. Pembahasan ini diharapkan segera rampung agar tercapai kemampuan anggaran untuk mencapai hasil kinerja maksimal sampai dengan akhir Tahun anggaran 2019.

 

Secara garis besar KUPA dan PPAS perubahan merupakan tahapan dalam mekanisme tahun anggaran berjalan karena adanya kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan, pokok-pokok kebijakan umum perubahan APBD 2019 meliputi penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, penyesuaian belanja daerah, serta melakukan efisiensi belanja dan penataan anggaran kegiatan sebagai upaya optimalisasi kemampuan keuangan daerah (Bakeuda)