BADAN KEUANGAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Pembebasan Pokok dan Denda BBNKB Kepemilikan Ke-2
3 August 2019 Ditulis Oleh : bakeudaprovkalsel

Pembebasan Pokok dan Denda BBNKB Kepemilikan Ke-2

 

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-69, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan kado berupa pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua.

Kebijakan tersebut disahkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0649/KUM/2019 Tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kepemilikan Kedua di Wilayan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 5 Agustus hingga 31 Desember 2019.

Kebijakan tersebut dilakukan dikarenakan masih banyak warga yang melakukan jual beli kendaraan tetapi belum melakukan proses balik nama kepemilikan. Selain itu kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mengejar pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Syarat:

  1. BPKB (asli dan fotokopi);
  2. STNK (asli dan fotokopi);
  3. Cek fisik Kendaraan;
  4. Kuitansi jual beli bermaterai;
  5. KTP pemilik dan penjual;
  6. (Untuk badan hukum): salinan akte pendirian + 1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai ditandatangani pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan;
  7. Untuk intansi pemerintah (termasuk BUMN & BUMD): surat tugas atau surat kuasa bermaterai ditandatangani pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan.