BADAN KEUANGAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2018
25 September 2017 Ditulis Oleh : admin

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk yang kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 33 tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018.
Secara garis besar Struktur APBD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Pendapatan sebesar              Rp. 5.777.430.378.643,00               
Belanja sebesar                      Rp. 5.967.430.378.643,00
Selisih (Defisit)                       (Rp.   190.000.000.000,00)

Dengan adanya Pembiayaan Netto sebesar Rp. 190.000.000.000,00, maka Selisih diatas tertutupi. Selanjutnya, secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut :                                     

I. Pendapatan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp. 5.777.430.378.643,00 yang bersumber dari :

  1. Pendapatan Asli Daerah
    Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp 3.368.426.761.843,00 Proporsi jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2018 ini mencapai 58,30%
  2. Dana Perimbangan
    Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp 2.371.324.069.000,00 Jumlah Proporsi Dana Perimbangan mencapai 41,04% dari total Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2018.
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
    Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.5.377.696.800,00, jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini mencapai 0,65% dari total Pendapatan daerah pada APBD TA. 2018. 

Dilihat dari proporsi pendapatan, terlihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah paling besar pada kelompok pendapatan, dimana Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 58.30% dari total Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2018.

II. Anggaran Belanja Daerah pada APBD TA. 2018 dianggarkan sebesar Rp.5.967.430.378.643,00

Dalam Belanja Daerah, terdapat 2 (dua) Kelompok Belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang tidak mempengaruhi dan tidak pula mempengaruhi terhadap ada tidaknya kegiatan. Namun demikian, dalam belanja tidak langsung disamping terdapat belanja aparatur (Belanja Pegawai) juga terdapat belanja publik, seperti belanja Hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung adalah Belanja yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ada tidaknya kegiatan.

Secara garis besar, untuk belanja APBD TA.2018 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

  1. Belanja Tidak Langsung
    Belanja Tidak Langsung pada APBD TA 2018 ini dianggarkan sebesar Rp.3.464.604.061.221,00. Jumlah Belanja Tidak Langsung mencapai 58,06% dari Total Belanja pada APBD TA. 2018.
  2. Belanja Langsung
    Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.2.502.826.317.442,00. Jumlah Belanja Langsung mencapai 41,94% dari Total Belanja pada APBD TA. 2018

Dilihat dari proporsi belanja, Belanja Tidak Langsung yang lebih besar daripada Belanja Langsung dengan persentasi Belanja Tidak Langsung sebesar 58,06% dan Belanja Langsung sebesar 41,94% dari total Belanja TA. 2018.

III. Pada anggaran Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2018, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

  1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp190.000.000.000,00
  2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,00

    Sehingga terdapat  Pembiayaan Netto APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp190.000.000.000,00. yang digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja.

IV. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 berisi kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan yang terkait dengan kebijakan APBD Tahun 2018 adalah sebagian kecil dari peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan, yang diarahkan untuk mendorong dan menstimulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan Kalimantan Selatan pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, merupakan Tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selain itu APBD TA.2018 bertujuan untuk menyelesaikan isu yang bersifat lokal, dengan mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti Peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian angka inflasi, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.

Adapun Tema Pembangunan Tahun 2018 adalah :

MEMACU INVESTASI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA DAN BERDAYA SAING MENUJU KALSEL MAPAN”

Dari tema tersebut ditetapkan 13 (tiga belas) bidang prioritas pembangunan sebagai berikut:

  1. Kalsel Cerdas dengan fokus peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
  2. Kalsel Sehat dengan fokus peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan Usia Harapan Hidup dan penurunan AKI dan AKB
  3. Kalsel Terampil dengan fokus peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja.
  4. Kalsel Beriman yang bertujuan untuk meningkatkan Pemahaman Keagamaan.
  5. Kalsel Dengan Pemda Berkinerja  Baik dengan fokus meningkatkan Kualitas Layanan publik melalui peningkatan Pendanaan Daerah, Kinerja Pembangunan Daerah dan Perwujudan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel
  6. Kalsel Berbudaya dengan fokus penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama, ketahanan budaya serta Kualitas Budaya Masyarakat
  7. Kalsel Aman dengan tujuan untuk peningkatan Ketentraman, Ketertiban, perlindungan masyarakat
  8. Kalsel Menuju Tuan Rumah PON agar Terselenggaranya PON
  9. Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas dengan fokus peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian
  10. Kalsel Sentra Pangan dengan tujuan terwujudnya Mandiri Pangan melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian
  11. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional dengan tujuan peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata
  12. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan, Dan Jasa dengan tujuan Peningkatan Kontribusi Sektor  Industri, Perdagangan dan Jasa, Peningkatan Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian
  13. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas dengan fokus penurunan kerusakan dan pencemaran lingkungan

Adapun Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2018 adalah: Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Tahun 2018 ditargetkan sebesar 70,13 dimana pada Tahun 2016 sebesar 69,05. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 4,30 – 4,50 %. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada Tahun 2018 sebesar 4,50 – 4,70 %. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 - 5,1 %. Laju Inflasi ditargetkan sebesar 3,8 – 4,0 %. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 60. Terakhir peningkatan kinerja pemda dengan target kinerja LAKIP A dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah memperoleh predikat WTP.

Upaya untuk mencapai sasaran makro pembangunan seperti tersebut diatas tidak hanya bertumpu kepada APBD Provinsi Kalimantan Selatan semata melainkan juga berharap kepada semua komponen masyarakat lainnya baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten/Kota, pihak Swasta dan Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN dan BUMD) serta lapisan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.  Upaya tersebut hendaknya dilakukan secara terpadu (sinergi) dan berkelanjutan baik dari tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota maupun tingkat Pemerintahan di Provinsi itu sendiri yang selaras dengan sasaran pembangunan secara nasional.

Sumber : TAPD PemProv.Kalsel