BADAN KEUANGAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Rancangan Peraturan Daerah APBD TA.2016
5 October 2015 Ditulis Oleh : admin

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. 
Secara garis besar Struktur APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
 
Pendapatan sebesar        Rp.4.825.774.373.000,00                 
Belanja sebesar               Rp.5.000.774.373.000,00
Selisih (Defisit)                (Rp. 175.000.000.000,00)
 
Selisisih kurang/defisit diatas akan ditutupi dengan  Pembiayaan Netto dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.
 
Selanjutnya, secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut :
 
I. PENDAPATAN DAERAH.
   Pendapatan TA 2016 dianggarkan sebesar Rp.4.825.774.373.000,00  
   Yang bersumber dari :
  1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp.2.938.281.960.000,00 Proporsi jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2016 ini mencapai 60,89%
  1. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp.1.430.946.163.000,00 Jumlah Proporsi Dana Perimbangan mencapai 29,65% dari total Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2016.
  1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.456.546.250.000,00, jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini mencapai 9,46% dari total Pendapatan daerah pada APBD TA. 2016.
 
Dilihat dari proporsi pendapatan, terlihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah paling besar pada kelompok pendapatan, dimana Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 60,89% dari total Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2016. 
 
II. BELANJA DERAH.
Anggaran Belanja Daerah pada  APBD TA. 2016 dianggarkan sebesar Rp.5.000.774.373.000,00. 
Dalam Belanja Daerah, terdapat 2 (dua) Kelompok Belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Langsung.
Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang tidak mempengaruhi dan tidak pula mempengaruhi terhadap ada tidaknya kegiatan. Namun demikian, dalam belanja tidak langsung disamping terdapat belanja aparatur (Belanja Pegawai) juga terdapat belanja publik, seperti belanja Hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung adalah Belanja yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ada tidaknya kegiatan.
Secara garis besar, untuk belanja APBD TA.2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :
  1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung pada APBD TA 2016 ini dianggarkan sebesar Rp.2.473.769.373.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung mencapai 49,47% dari Total Belanja pada APBD TA. 2016.
  1. Belanja Langsung 
Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.2.527.005.000.000,00.
Jumlah Belanja Langsung mencapai 50,53% dari Total Belanja pada APBD TA. 2016.
 
Dilihat dari proporsi belanja, Belanja Langsung yang lebih besar dari pada Belanja Tidak Langsung dengan persentasi belanja langsung sebesar 50,53% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 49,47% dari total Belanja TA. 2016. 
 
III. PEMBIAYAAN DAERAH.
Pada anggaran Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2016, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
  1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.203.000.000.000,00 
  2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 28.000.000.000,00
Sehingga terdapat Pembiayaan Netto APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.175.000.000.000,00. yang digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja.
   
IV. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 berisi kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan yang terkait dengan kebijakan APBD Tahun 2016 adalah sebagian kecil dari peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan, yang diarahkan untuk mendorong dan menstimulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Pembangunan Kalimantan Selatan pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016, merupakan masa transisi dan awal Tahun perencanaan dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020. Dengan kondisi saat ini yang mana RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 sedang dalam proses penyusunan, maka pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2016 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang dimana fokus untuk melanjutkan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada Tahap sebelumnya yang tentunya akan menuntut perhatian lebih untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan. Selain itu juga untuk menyelesaikan isu yang bersifat lokal, dengan mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti Peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian angka inflasi, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. 
 
    Adapun Tema Pembangunan Tahun 2016 adalah
    MELANJUTKAN PENINGKATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 
Dari tema tersebut ditetapkan 5 (lima) bidang prioritas arah pembangunan sebagai berikut:
  1. Prioritas Bidang Sumberdaya Manusia Dan Sosial-Budaya-Agama bertujuan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan fokus arah kebijakan meningkatkan kualitas SDM berstandar global, memastikan akses pendidikan dan kesehatan dapat dinikmati masyarakat, dan memastikan agar angkatan kerja mempunyai akses terhadap kesempatan kerja melalui peningkatan keterampilan.
  2. Prioritas Bidang Ekonomi, bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi dengan fokus arah kebijakan melaksanakan transformasi dari sektor tambang ke sektor ekonomi yang berkelanjutan, pemantapan peran perdagangan dan industri, dan pengembangan komoditas andalan ekonomi.
  3. Prioritas Bidang Sarana dan Prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan angka IPM, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dengan fokus arah kebijakan memantapkan penyediaan pelayanan dasar yang merata dan berkeadilan.
  4. Prioritas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan tujuan peningkatan indeks lingkungan hidup dengan fokus arah kebijakan melakukan pengendalian dan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
  5. Prioritas Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dengan fokus peningkatan kinerja pemerintah daerah. 
Adapun Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2016 adalah Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Tahun 2016 ditargetkan sebesar 72,60% dimana pada Tahun 2013 sebesar 71,74%. Tingkat kemiskinan ditargetkan  sebesar 4,65%. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada Tahun 2016 sebesar 3,78%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5–5,0%. Laju Inflasi ditargetkan sebesar 3,0–5,0%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 58%. Terakhir  peningkatan kinerja pemda dengan target kinerja LAKIP A dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah memperoleh predikat WTP. 
       
Upaya untuk mencapai sasaran makro pembangunan seperti tersebut diatas tidak hanya bertumpu kepada APBD Provinsi Kalimantan Selatan semata melainkan juga berharap kepada semua komponen masyarakat lainnya baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten/Kota, pihak Swasta dan Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN dan BUMD) serta lapisan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.  Upaya tersebut hendaknya dilakukan secara terpadu (sinergi) dan berkelanjutan baik dari tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota maupun tingkat Pemerintahan di Provinsi itu sendiri yang selaras dengan sasaran pembangunan secara nasional.
 
                                                                                                                                                                                           
 Sumber : TAPD Pemrov.Kalsel