BADAN KEUANGAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan DAK dalam APBD
24 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator
Dalam pemerintahan daerah menerima pagu alokasi DAK setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan mengalami keterlambatan, dapat ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS, sebagaimana tersebut dalam Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah. Demikian disampaikan Hendriwan, Kasubdit DAK, ketika mempresentasikan makalah berjudul Kebijakan Pengelolaan Keuangan DAK dalam APBD pada acara Sosialisasi Pedoman Pengelolaaan DAK dalam APBD bagi Pejabat Perencana dan Pengelola Keuangan Daerah, di Jakarta. 
~ Baca Selengkapnya ~

Pembuatan KTP, KK, dan Semua Akta Akan Dibiayai APBN
11 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator

Pemberlakuan penggunaan anggaran Negara dalam kegiatan adminisrasi kependudukan tersebut akan mulai diberlakukan setelah APBN-Perubahan 2014 disetujui oleh DPR RI dan dicairkan melalui Kementerian Keuangan. "Untuk awal tahun 2014 sampai dengan disetujui dan dicarikan dana APBNP tersebut, kegiatan dan program adminduk masih dibebankan kepada APBD kabupaten-kota," jelas Mendagri di Jakarta, Minggu (8/12).

~ Baca Selengkapnya ~

Mendagri Bahas Sistem Keuangan Bersama Seluruh Gubernur
11 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator
Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan rapat tersebut membahas kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2014 mendatang, termasuk dalam bidang keuangan. Nantinya pemerintah akan menggunakan sistem akutansi berbasis akrual, dimana sebelumnya menggunakan sistem akuntansi berbasis kas.
"Sesuai UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menurut UU tersebut akuntansi kas harus diganti akuntansi berbasis akrual," kata Gamawan di hotel Aryaduta, Senin (9/12/2013) malam.
~ Baca Selengkapnya ~

Sosialisasi Pedoman Pengelolaan DAK dalm APBD bagi Pejabat Perencanaan dan Pengelola Keuangan Daerah
6 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator
Di dalam praktiknya di lapangan, sering menimbulkan multitafsir atau perbedaan terhadap pemahaman pengelolaan keuangan DAK , baik di tingkat kementerian teknis, pemerintah daerah, maupun aparat pengawasan fungsional. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak sedikit aparat pelaksana di lapangan berurusan dengan pihak penegak hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengatasi permasalahan keuangan DAK, Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Daerah, telah menyelenggarakan acara Sosialisasi Pedoman Pengelolaan DAK dalam APBD bagi Pejabat Perencanaan dan Pengelola Keuangan Daerah. 
~ Baca Selengkapnya ~

RBA dan Pelaksanaan Anggaran
5 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator
RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD. Setelah kita menerapkan PPK-BLUD maka istilah RKA kita ubah menjadi RBA. Tidak sekedar berubah istilah, tetapi konten, makna, dan filosofinya juga berubah. Penerapan PKK-BLUD memang berpengaruh dan sangat positif dari perspektif pencapaian keuangan. Kalau kita bandingkan pendapatan BLUD dengan seluruh pengeluaran ini menggambarkan kepada kita salah satu tolok ukur kinerja keuangan. Kita berharap BLUD bisa 100% membiayai dirinya sendiri. Namun, bukan berarti stop subsidi pemerintah, tapi setidaknya dapat melakukan efisiensi. Pencapaian kinerja keuangan yang demikian bagus, tentu ada alasan. 
~ Baca Selengkapnya ~

Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Sistem Jaminan Sosial Jaminan Sosial Nasional (SJSN
4 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator
Pelaksanaan Jamkesda yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pelaksanaan Jamkesda tidak didukung oleh aturan yang berlaku, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden (Perpres). Munculnya Jamkesda karena banyak masyarakat yang masuk kategori miskin namun belum terakomodir program Jamkesmas. Atas dasar itulah, sejumlah pemerintah daerah menggulirkan program/kegiatan yang dinamakan Jamkesda. Namun, UU BPJS mengamanatkan per 1 Januari 2014 tidak ada lagi Jamkesmas yang dilakukan oleh Kemenkeu dan Jamkesda yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Demikian disampaikan Mochamad Ardian, Kasubdit Wilayah III, Dit. Anggaran, ketika menjadi pembicara dalam acara Pemantapan Penerapan PPK-BLUD di Tingkat Pusat dan Daerah, di Jakarta.
~ Baca Selengkapnya ~

Kesediaan Data dan Informasi Jadi Kunci Keberhasilan Daerah
30 October 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator
Dalam konteks pengembangan ekonomi suatu Negara, ketersediaan data dan informasi menjadi sangat penting dalam upaya menggali sumber-sumber ekonomi produktif yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demikian pula bagi suatu daerah, data dan informasi menjadi sangat penting untuk menarik para pemodal (investor) menanamkan modalnya di suatu daerah. Daya tarik investasi di suatu daerah sangat bergantung dari kekuatan data dan informasi daerah tersebut. Kepala daerah dan jajarannya harus mampu menyuguhkan data dan informasi yang di dalamnya merupakan kemasan”jualan”potensi daerah. Lantas, bagaimana tanggapan para Kasubdit pada Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Ditjen Keuangan Daerah terkait dengan pengelolaan data dan informasi. Sikap liputannya dalam acara Rapat Pembinaan Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota, yang diselenggarakan di Hotel Millenium Jakarta.
~ Baca Selengkapnya ~