BADAN KEUANGAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013
14 March 2014 Ditulis Oleh : admin
Sehubungan dengan pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), Direktorat Jenderal Pajak dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  • Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  • Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013 adalah 31 Maret 2014 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah 30 April 2014.
~ Baca Selengkapnya ~

Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
13 March 2014 Ditulis Oleh : admin
Pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis). “Setelah aturan SAP berbasis akrual ditandatangani maka pemerintah pusat dan daerah harus sudah menerapkan SAP per 1 Januari 2015,” kata Dirjen Keuangan Daerah, Yuswandi A. Temenggung, saat menjadi pembicara dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Jakarta. Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71/2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. UU No.17/2013 mengamanatkan instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah di minta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP No. 71/2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada 2015.  Penerapan accrual basis di daerah akan cukup kompleks. Bisa dibayangkan, saat ini terdapat 491 daerah provinsi dan kab/kota di seluruh Indonesia. Dengan segala keragaman yang ada, tentu akan lebih sulit penerapannya dibanding di pusat. Sementara itu, beberapa hal yang harus disiapkan terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual di daerah, yakni ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Ketika SAP berbasis akrual diterapkan secara penuh maka fungsi akuntansi dari masing-masing PPKD dan SKPD harus muncul – siapa mengerjakan apa.
~ Baca Selengkapnya ~

Kebijakan Pengelolaan Keuangan DAK dalam APBD
24 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator
Dalam pemerintahan daerah menerima pagu alokasi DAK setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan mengalami keterlambatan, dapat ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS, sebagaimana tersebut dalam Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah. Demikian disampaikan Hendriwan, Kasubdit DAK, ketika mempresentasikan makalah berjudul Kebijakan Pengelolaan Keuangan DAK dalam APBD pada acara Sosialisasi Pedoman Pengelolaaan DAK dalam APBD bagi Pejabat Perencana dan Pengelola Keuangan Daerah, di Jakarta. 
~ Baca Selengkapnya ~

Pembuatan KTP, KK, dan Semua Akta Akan Dibiayai APBN
11 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator

Pemberlakuan penggunaan anggaran Negara dalam kegiatan adminisrasi kependudukan tersebut akan mulai diberlakukan setelah APBN-Perubahan 2014 disetujui oleh DPR RI dan dicairkan melalui Kementerian Keuangan. "Untuk awal tahun 2014 sampai dengan disetujui dan dicarikan dana APBNP tersebut, kegiatan dan program adminduk masih dibebankan kepada APBD kabupaten-kota," jelas Mendagri di Jakarta, Minggu (8/12).

~ Baca Selengkapnya ~

Mendagri Bahas Sistem Keuangan Bersama Seluruh Gubernur
11 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator
Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan rapat tersebut membahas kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2014 mendatang, termasuk dalam bidang keuangan. Nantinya pemerintah akan menggunakan sistem akutansi berbasis akrual, dimana sebelumnya menggunakan sistem akuntansi berbasis kas.
"Sesuai UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menurut UU tersebut akuntansi kas harus diganti akuntansi berbasis akrual," kata Gamawan di hotel Aryaduta, Senin (9/12/2013) malam.
~ Baca Selengkapnya ~

Sosialisasi Pedoman Pengelolaan DAK dalm APBD bagi Pejabat Perencanaan dan Pengelola Keuangan Daerah
6 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator
Di dalam praktiknya di lapangan, sering menimbulkan multitafsir atau perbedaan terhadap pemahaman pengelolaan keuangan DAK , baik di tingkat kementerian teknis, pemerintah daerah, maupun aparat pengawasan fungsional. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak sedikit aparat pelaksana di lapangan berurusan dengan pihak penegak hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengatasi permasalahan keuangan DAK, Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Daerah, telah menyelenggarakan acara Sosialisasi Pedoman Pengelolaan DAK dalam APBD bagi Pejabat Perencanaan dan Pengelola Keuangan Daerah. 
~ Baca Selengkapnya ~

RBA dan Pelaksanaan Anggaran
5 December 2013 Ditulis Oleh : Super Administrator
RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD. Setelah kita menerapkan PPK-BLUD maka istilah RKA kita ubah menjadi RBA. Tidak sekedar berubah istilah, tetapi konten, makna, dan filosofinya juga berubah. Penerapan PKK-BLUD memang berpengaruh dan sangat positif dari perspektif pencapaian keuangan. Kalau kita bandingkan pendapatan BLUD dengan seluruh pengeluaran ini menggambarkan kepada kita salah satu tolok ukur kinerja keuangan. Kita berharap BLUD bisa 100% membiayai dirinya sendiri. Namun, bukan berarti stop subsidi pemerintah, tapi setidaknya dapat melakukan efisiensi. Pencapaian kinerja keuangan yang demikian bagus, tentu ada alasan. 
~ Baca Selengkapnya ~